Tuesday, March 18, 2014

Islamic organizations and electoral politics in Indonesia: the case of Muhammadiyah

Author: Jung, Eunsook
Source: South East Asia Research, Volume 22, Number 1, March 2014 , pp. 73-86(14)
Publisher: IP Publishing Ltd

Abstract:What role do Muslim social and educational organizations play in Indonesian politics after democratization? When democratization opens up a larger political space for Islamic organizations to participate in politics, do Muslim organizations emerge as political powers or remain socio-religious organizations? How do Muslim organizations engage in electoral politics? This article addresses these questions by examining the role of Muhammadiyah in democratic Indonesian politics. The author argues that Muhammadiyah's political behaviour is driven by its institutional logic, which places its religious and social duties before its political interests. Although there have been attempts by some elites to take advantage of Muhammadiyah for their own political gains, Muhammadiyah has managed to refrain from building or supporting a particular political party at the organizational level. Moreover, political learning through unsuccessful outcomes in initial elections and bitter experience with PKS also alerted Muhammadiyah to the need to protect itself from partisan politics by emphasizing its organizational principle. This article also demonstrates how religious institutions use politics for religious ends and to confirm the integrity of their community.

Keywords: ELECTORAL MOBILIZATION; INSTITUTIONAL LOGIC; MODERNIST ISLAM; MUHAMMADIYAH; PARTISAN POLITICS; POLITICAL LEARNING

Document Type: Research Article
DOI: http://dx.doi.org/10.5367/sear.2014.0192
Publication date: March 1, 2014

http://www.ingentaconnect.com/content/ip/sear/2014/00000022/00000001/art00005

Thursday, March 13, 2014

The Muhammadiyyah Da‘wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia

Studia Islamika, Volume 2, Number 2, 1995: 35-71

Title: The Muhammadiyyah Da‘wah and Allocative Politics in the New Order Indonesia
Author: M. Din Syamsuddin

Permalink     http://studia.ppim.or.id/menu/read/artikel.php?artikel=20120604

Description

Perubahan dari Islam politik ke da'wah merupakan hasil introspeksi budaya, yang merupakan akibat dari hubungan tidak seimbang antara Islam dan negara: Islam berada pada posisi inferior sedangkan negara berada pada posisi superior. Posisi Islam ini dengan sendirinya membatasi keleluasaan gerak aktivitasnya untuk tampil secara terbuka. Sementara itu, superioritas negara sedikit banyak juga mendorong Islam untuk menampilkan diri melalui cara-cara yang lebih halus dan hati-hati. Ketimpangan ini kemudian melahirkan satu bentuk praktek politik lain: politik alokatif. Di sini aktivitas politik muncul sebagai upaya memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam proses pembangunan politik yang didasarkan pada ideologi hasil konsensus nasional: Pancasila. Dengan demikian, politik alokatif bisa berarti repolitisasi Islam dalam kerangka Pancasila.

 Kecenderungan politik umat Islam seperti itu terlihat pada Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar di daerah perkotaan Indonesia. Muhammadiyah telah menunjukkan prestasinya dalam politik alokatif ini. Ia telah berusaha mendorong terwujudnya implementasi nilai-nilai Islam ke dalam wilayah politik Indonesia. Ini dapat dilihat dari peran aktif Muhammadiyah dalam mewarnai sejumlah kebijakan yang diputuskan pemerintah dan DPR, seperti Rencana Undang-undang Perkawinan (RUUP), Rencana Pendidikan Nasional (RUUPN), Rencana Undang-undang Keormasan (RUUK), dan Rencana Undang-undang Peradilan Agama (RUUPA).

Meskipun demikian, Muhammadiyah masih dihadapkan pada sebuah dilema: posisinya tetap inferior di hadapan negara. Repolitisasi Islam yang ditempuh melalui model politik alokatif masih berada pada posisi pinggiran dari arena pengambilan keputusan. Ia belum mampu menunjukkan diri sebagai agen penting yang memiliki daya tawar yang menentukan. Posisi negara masih saja dominan; dan dapat dikatakan bahwa lembaga ini tetap menjadi kekuatan yang belum tertandingi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Akibatnya Muhammadiyah terperangkap dalam situasi yang sulit dihindari: harus menyerah pada kepentingan negara ketimbang menjadikan dirinya sebagai faktor independen dalam proses pengambilan keputusan.

Download file

Wednesday, March 12, 2014

Qur’ān Interpretations of Hamzah Fansuri (CA. 1600) and Hamka (1908-1982): A Comparison

Studia Islamika Volume 2, Number 2, 1995

Title: Qur’ān Interpretations of Hamzah Fansuri (CA. 1600) and Hamka (1908-1982): A Comparison
Author: Karel Steenbrink

Description

Proses Islamisasi masyarakat Nusantara dalam skalanya yang luas baru terjadi setelah abad ke 12. Pada saat itu, Islamisasi tidak hanya menyentuh masyarakat pinggiran. Beberapa kerajaan yang ada di Nusantara, khususnya yang berlokasi di pulau Sumatera, mulai memeluk agama Islam. Selanjutnya, proses konversi ini berjalan semakin intensif dan menjangkau pelbagai kerajaan di wilayah-wilayah lainnya.

Salah satu tema penting dalam melihat tradisi Islam di wilayah ini adalah pergulatan pemikir Muslim dalam menafsirkan doktrin-doktrin Islam. Pergulatan pandangan dalam wilayah ini mendorong terciptanya pola-pola pemikiran serta tindakan lainnya dalam rangka kehidupan beragama secara keseluruhan. Salah satu pemikir yang menonjol dalam bidang ini adalah Hamzah Fansuri.

Fansuri memiliki kecenderungan kuat untuk memahami doktrin Islam melalui kacamata mistik (sufi). Kecenderungan ini sering mendorong para pengamat untuk berkesimpulan bahwa Fansuri adalah penganjur ajaran panteisme heterodoks (wahdat al-wujud). Bahkan tokoh Muslim menonjol lainnya, Nuruddin al-Raniri, yang antara 1637-1643 menjadi Syaikh al-Islam di kerajaan Aceh, memberikan perintah untuk membakar buku-buku karangan Fansuri di halaman masjid besar Banda Aceh.

Sementara itu, Hamka merupakan sosok penting pemikir Islam di zaman modern. Karir intelektual Hamka mencakup wilayah yang sangat luas, sebagaimana ditunjukkan melalui karya-karya tulisnya yang sangat beragam. Di samping karya-karya jurnalistik dan fiksinya, Hamka juga memberikan perhatian yang mendalam terhadap masalah keagamaan. Ia menulis tentang sufisme dan menerbitkan buku tafsir al-Qur'an yang jumlahnya puluhan jilid. Ciri khusus pemikiran keagamaan Hamka sedikit banyak memiliki kesamaan dengan Fansuri. Ia juga memiliki kecenderungan kuat untuk memakai model penjelasan mistik dalam memahami pelbagai aspek agama. Bahkan secara khusus Hamka menulis tentang seluk-beluk sufisme dalam kaitannya dengan tuntutan kehidupan modern.

Download file

Tuesday, March 11, 2014

Praxis and Religious Authority in Islam: The Case of Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah

Studia Islamika Volume 17, Number 1, 2010

Title: Praxis and Religious Authority in Islam: The Case of Ahmad Dahlan, Founder of Muhammadiyah
Author: Hyung-Jun Kim

Description
Otoritas tertinggi dalam Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Namun pertanyaan akan siapa yang paling otoritatif untuk menafsirkan dua sumber hukum tersebut hingga sekarang terus menjadi perdebatan. Para ahli Islam setidaknya mencatat beberapa sumber otoritas dalam Islam. Pertama, karena sumber utama Islam berbahasa Arab, maka hanya mereka yang paham struktur gramatika, kosakata, semantik, dan retorika bahasa Arab sajalah yang dapat dan sah untuk menafsirkannya.

Kedua, di beberapa daerah, tradisi lokal memiliki peran cukup penting dalam penentuan otoritas keagamaan. Di Afrika dan Asia Tenggara, misalnya, otoritas keagamaan cenderung diberikan kepada seseorang yang memiliki atau menguasai kekuatan gaib tertentu. Sementara di daerah yang memiliki tradisi sufi cukup kuat, otoritas itu diberikan kepada seseorang yang berhasil memperoleh kekeramatan lewat praktik-praktik asketik, atau karena memiliki latar belakang genealogis dengan Nabi.

Ketiga, dalam konteks masyarakat modern, pendidikan dan penerjemahan kitab suci ke beberapa bahasa rupanya menjadikan konsep tentang otoritas dalam Islam mengalami perubahan yang cukup signi kan. Di masa ini, kapabilitas seseorang dalam menafsirkan urusan duniawi ke dalam istilah-istilah yang sangat Islami serta penegasan atas komitmen keislaman menjadi kata kunci untuk menentukan siapa yang berhak memiliki otoritas keislaman. Dalam konteks itu, seseorang yang meski tidak memiliki penguasaan ilmu-ilmu tradisional keislaman dan pernah belajar kepada ulama kenamaan dalam rentang waktu tertentu, namun memiliki kepekaan wacana Islam dalam berbagai urusan yang bersifat duniawi dapat dipandang sebagai orang yang memiliki otoritas keagamaan.

Konteks modernitas tersebut pada gilirannya menerbitkan sebuah pertanyaan bagaimanakah Islam melihat atau menilai praksis di ranah politik-ekonomi dan sosial-budaya serta peran apakah yang dapat dimainkannya dalam pembentukan legitimasi dan kepemimpinan keagamaan. Untuk itu, tulisan ini coba memotret K.H. Ahmad Dahlan. Ia adalah sosok yang meski tak berlatar pendidikan Islam asuhan ulama besar dan tak memiliki kekuatan mistis sebagai sumber otoritas tradisional, berhasil mendirikan salah
satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah. Otoritas keagamaan yang disematkan kepada tokoh kelahiran Yogyakarta pada 1868 ini lebih bersumber pada praksis dan dedikasinya di dunia pendidikan, reformasi pandangan keislaman tradisional, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Di bidang keagamaan, Dahlan terpengaruh oleh pandangan reformis Islam Muhammad Abduh, Jamaluddin al-Afghani, dan Rasyid Ridha. Dari situ Dahlan berkeyakinan bahwa praktik keislaman semestinya dikembalikan pada ajaran al-Quran dan hadis. Ia kemudian berusaha membersihkan seluruh praktik
keagamaan umat Islam Indonesia dari unsur budaya yang tidak Islami, sinkretis. Di bidang pendidikan, tidak seperti tokoh agama pada umumnya, ia sangat mengapresiasi ilmu pengetahuan modern dan capaian peradaban Barat. Ia keberatan dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa Islam bertentangan
dengan modernitas dan karenanya harus menolak semua pengaruh budaya Barat.

Apresiasi terhadap Barat inilah yang di kemudian waktu menjadi alasan Dahlan untuk bergabung dengan Budi Utomo, sebuah organisasi modern yang salah satu konsentrasinya adalah memajukan pendidikan untuk kaum pribumi. Sementara di bidang ekonomi, Dahlan begitu mengutamakan kemandirian dan pemberdayaan
kaum miskin. Ia sangat memperhatikan kaum yang disebut terakhir itu dan kerap membantunya hingga memiliki kemandirian ekonomi.

Faktor-faktor di atas, terutama pengalaman di organisasi modern dan keinginan yang kuat untuk mewujudkan pendidikan modern, akhirnya memunculkan keyakinan Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi Islam bernama Muhammadiyah. Lewat pendirian organisasi inilah semua idealitas pandangan keagamaan Dahlan disuarakan. Dan dengan itu, otoritas keagamaan Dahlan pun semakin tak tergoyahkan.
Di atas segalanya, satu poin penting yang membuat otoritas keagamaan Dahlan diakui adalah pandangan keagamaannya yang berbasis pada sisi praksis. Baginya, memahami kitab suci tak bisa dilakukan hanya dengan menghapal dan menafsirkan. Lebih penting dari itu semua adalah aksi nyata, mempraktikkan ajaran (‘amal). Dari perjalanan Ahmad Dahlan, tulisan ini menyimpulkan bahwa praksis di bidang politik-ekonomi dan sosial-budaya dapat menjadi salah satu sumber legitimasi bagi pembentukan otoritas keagamaan dalam konteks masyarakat Islam modern.

Download file

Friday, March 7, 2014

The Contributions of Muslim Faith-Based Organizations to Development: The Case of Muhammadiyah in Indonesia

The Contributions of Muslim Faith-Based Organizations to Development: The Case of Muhammadiyah in Indonesia
By
Wagma Isaqzoy

A Thesis Submitted to
Saint Mary’s University, Halifax, Nova Scotia
in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of Masters of Arts in International Development Studies

August 2013, Halifax, Nova Scotia

Abstract
The objective of this research is to contribute to the limited literature that deals with development from a religious standpoint. This includes a critique of a Eurocentric definition of development and the potential of religion within culturally diverse societies where religion and development are thought to be the two sides of the same coin.

In search for answers to the question of whether and how Muslim Faith-Based Organizations contribute to development, this thesis examines the role of Islam within the discourse of development using the case of Indonesia. The thesis demonstrates how Islam in Indonesia is proving to play an active role in the development of its society and contributing to the enhancement of women’s social condition. This is mainly due to the dynamic of Faith Based Organizations within the Indonesian society; the use of the Islam as a guiding principle; and women’s participation in the interpretation of religious texts.

Table of Contents:
Dedication--------------------------------------------------------------------------------------------iii
Acknowledgement ----------------------------------------------------------------------------------iv
List of Tables-----------------------------------------------------------------------------------------v
List of Appendices----------------------------------------------------------------------------------v

Chapter 1: Introduction---------------------------------------------------------------------------4
Posing the Problem-------------------------------------------------------------------------4
Objective-------------------------------------------------------------------------------------6
Research Question--------------------------------------------------------------------------6
Rationale and Justification----------------------------------------------------------------7
Why Islam? -------------------------------------------------------------------------8
Selecting a Case--------------------------------------------------------------------9
Conceptual and Theoretical Framework------------------------------------------------10
Development----------------------------------------------------------------------10
Religion----------------------------------------------------------------------------13
Theoretical Framework----------------------------------------------------------14
Research Methodology--------------------------------------------------------------------15
Thesis Statement------------------------------------------------------------------20
Structure of the Thesis Argument-------------------------------------------------------20

Chapter 2: Religion and Development: A Literature Review----------------------------23
Development Thought and Practice----------------------------------------------------23
Development from the 1940s to 1970s----------------------------------------25
Development from the 1980s Onwards----------------------------------------27
Alternative forms of Development (AD)--------------------------------------29
Religion-------------------------------------------------------------------------------------41
Religion as a Tool for Change--------------------------------------------------43
Historical Avoidance of Religion within Development---------------------51
Revival of Religion in Development-------------------------------------------56
Faith-Based Organizations, Religion and Development Discourse-------58
Islam----------------------------------------------------------------------------------------60
Misconceptions Surrounding Islam--------------------------------------------62
Development as an Islamic Term?---------------------------------------------69
Development in Islam------------------------------------------------------------76
Zakat and Sadaqa--------------------------------------------------------79
Ilm--------------------------------------------------------------------------82

Chapter 3: The Indonesian Context-----------------------------------------------------------87
The State and Civil Society---------------------------------------------------------------88
Under Sukarno--------------------------------------------------------------------89
Under Soeharto--------------------------------------------------------------------90
Post-Sukarno and Soeharto------------------------------------------------------91
Potential of Civil society---------------------------------------------------------93
Islam in Indonesia-------------------------------------------------------------------------97
Brief History-----------------------------------------------------------------------97
Islam as a Guide-----------------------------------------------------------------100
Muhammadiyah--------------------------------------------------------------------------103
Brief History---------------------------------------------------------------------103
Goal and Mission----------------------------------------------------------------105
Work within Indonesian Society----------------------------------------------106
Women within Muhammadiyah-----------------------------------------------110

Chapter 4: Data Analysis-----------------------------------------------------------------------113
Field Research----------------------------------------------------------------------------113
Direct Observation--------------------------------------------------------------115
Interview Analysis--------------------------------------------------------------124

Chapter 5: Conclusion--------------------------------------------------------------------------143

Bibliography--------------------------------------------------------------------------------------150

Thursday, February 20, 2014

Islam and politics: political attitudes of the elites in Muhammadiyah 1998-2010

IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 3, Number 2, December 2013: 267-290

Ridho Al-Hamdi
Department of Governmental Science, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: ridhoalhamdi@yahoo.com

AbstractThis study examines the roles of political elites in the Muhammadiyah in facing the dynamics Muslim politics in post New Order regime. There are three issues discussed: the emergence of Islamic political parties, the desire to implement the Jakarta charter as a state ideology, and the rise of terrorism. The result of the study demonstrated that there are four variants of the political attitudes of the elites in Muhammadiyah in post-New Order regime: 1) transformative-idealistic; 2) moderate-idealistic, 3) realistic-critical, and 4) accommodative-pragmatic. The variations are deeply influenced by two main factors: the sociological background and organizational factor.

Abstrak (Indonesia)
Penelitian ini menguji peran elit politik dalam Muhammadiyah dalam menghadapi dinamika politik Muslim pada era rezim pasca Orde Baru. Ada tiga isu yang dibahas: munculnya partai-partai politik Islam, keinginan untuk melaksanakan Piagam Jakarta sebagai ideologi negara, dan munculnya terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat varian sikap politik para elite di Muhammadiyah pada era rezim pasca-Orde Baru: 1) transformatif-idealis; 2) moderat-idealis 3) realistis-kritis, dan 4) akomodatif-pragmatis. Variasi ini sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu latar belakang sosiologis dan faktor organisasi.

Keywords: Political attitudes; Muslim politics; Elites in Muhammadiyah; Terrorism

Download PDF

The portrait of gender justice and injustice in the Islamic teaching textbook and Muhammadiyah teachers’ responses

IJIMS, Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies, Volume 3, Number 1, June 2012: 149-173

Nurwanto
Universitas Muhammad iyah Yogyakarta
nur_l ippro@yahoo.com

AbstractThe paper investigates the textbook on Islamic teaching officially published for Muhammadiyah Senior Secondary Schools. It examines whether the textbook promotes gender justice or injustice. In addition, how the teachers think about the gender discourse is also explored. The study seems important to carry out by taking account of whether the trend of gender discourses which has taken place for some decades in the public is substantially accommodated in the Muhammadiyah schools’ curriculum. Moreover, the teachers’ responses to the existing gender issues as included in the textbook may be crucial to shape since they are translators of the text offered. To clarify this issue, the paper uses content analysis of the textbook and analyses the result of interview with several Muhammadiyah senior secondary schools’ teachers in Yogyakarta.

The result of this study shows that even if the content of the official textbook generally emphasizes gender justice, in some cases, it promotes gender injustice and stereotypes. The explanation of men’s social roles in the whole Muslims’ history tends to be widely explored whereas that of the possibility of women’s roles is paid less attention. On the other hand, in other parts of the textbook, there is an explanation of the importance of democratic attitudes for Muslims in the framework of societal relations. In the sense, the elaboration of the possibility of men and women to participate in the public is theologically explained. With regard to the teachers’ responses, the writing indicates that they generally agree with the notion of the need for women and men to share and possibly contribute in the public as long as the women in particular do not deny their domestic roles. They seem trying to examine the content of the textbook ranging from rational up to theological considerations. To conclude, the textbook contains gender justice and injustice orientations
which have been responded variously by the teachers.


Abstrak (Indonesia)
Kajian ini menelaah buku teks tentang ajaran Islam yang resmi diterbitkan untuk Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah. Kajian ini menguji apakah buku teks tersebut mempromosikan keadilan atau ketidakadilan gender. Di samping itu, kajian ini mengeksplorasi bagaimana para guru berpikir mengenai wacana gender.
Kajian ini penting untuk mempertimbangkan apakah kecenderungan wacana gender yang telah terjadi beberapa dekade ini secara substantif diakomodasi oleh kurikulum sekolah-sekolah Muhammadiyah. Lebih jauh, respon para guru terhadap persoalan-persoalan gender yang ada sebagaimana termuat dalam buku teks menjadi penting karena mereka merupaka para penerjemah dari buku teks tersebut. Untuk mencapai itu semua, kajian ini menggunakan analisis isi atas buku teks dan menelaah hasil wawancara dengan beberapa guru Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah di Yogyakarta.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum muatan buku teks resmi menekankan keadilan gender, dalam beberapa hal, juga mempromosikan ketidakadilan gender dan prasangka. Penjelasan mengenai peran sosial lelaki dalam keseluruhan sejarah Muslim cenderung memperoleh paparan luas, sementara peran sosial perempuan kurang memperoleh perhatian. Di sisi lain, sebagian buku teks juga menjelaskan tentang pentingnya sikap demokratis bagi Muslim dalam kerangka hubungan-hubungan sosial. Dalam hal ini, elaborasi mengenai peluang lelaki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam ruang publik telah dijelaskan secara teologis. Dengan memperhatikan respon paraguru, kajian ini menunjukkan bahwa mereka umumnya sepakat dengan paham mengenai erlunya perempuan dan lelaki berbagi dan mungkin berkontribusi dalam ruang publik sejauh perempuan tidak menolak peran domestik mereka. Mereka agaknya mencoba menguji muatan buku teks melalui pertimbangan rasional hingga teologis. Akhrinya, buku teks bermuatan orientasi keadilan ketidakadilan gender yang telah direspon secara berbeda oleh para guru.

Keywords: Gender; Justice; Injustice; Muhammadiyah; Teachers’ Responses

Download PDF

Wednesday, January 15, 2014

99 Tahun Suara Muhammadiyah


Suara Muhammadiyah, 1-15 Januari 2014


Suara Muhammadiyah, menurut penelusuran Dr Kuntowijoyo sudah terbit sejak 1915. Semula bernama Sworo Muhamma diyah, berbahasa Jawa. Kemudian Suara Muhammadiyah dengan pesebarannya ke seluruh penjuru Nusantara dengan menggunakan bahasa Melayu, berjasa ikut menyatukan Nusantara/ Indonesia sebelum Sumpah Pemuda diteriakkan oleh para pemuda di tahun 1928. Ini menjadi prestasi tersendiri, bersama dengan Organisasi Muhammadiyah yang besar yang menyebar dan yang berakar di berbagai pelosok Tanah Air.

Suara Muhammadiyah, selama 99 tahun konsisten menyebarkan ajaran Islam dan berita kegiatan Muhamamdiyah, dinamika organisasi, pemikiran keislaman, dan ekspresi budaya yang digali dari nilai ajaran Islam. Semua itu dilakukan dalam konteks meneguhkan keberislaman serta mencerahkan pemikiran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu Suara Muhammadiyah selalu berusaha memilih tulisan dan informasi yang dapat dijadikan inspirasi oleh pembacanya. Isinya dapat dijadikan rujukan dan tuntunan bagi aktivis Muhammadiyah.

Tentu, Suara Muhammadiyah ikut merasakan derita bangsa yang berkali-kali menerima cobaan dan musibah. Mulai dari bencana politik, dari konflik ideologi politik dan pemberontakan politik di tingkat pusat dan daerah-daerah. Muhammadiyah juga ikut merasakan bencana ekonomi berupa krisis ekonomi yang parah di tahun 1930-an, di tahun 1940-an. Juga krisis ekonomi tahun 1960-an, dan di tahun 1990-an.

Konflik vertikal dan horizontal yang melahirkan bencana sosial, seperti, aneka kerusuhan, tawuran, perang lokal pun membuat Muhammadiyah prihatin. Suara Muhammadiyah, sebagai bagian dari Muhammadiyah, dengan kedewasaan berpikir, dengan wawasan Islam rahmatan lil’alamin dengan wawasan Nusantara yang utuh kemudian memosisikan diri sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.

Dengan demikian ketika majalah atau koran yang lahir sezaman dengan kelahiran Suara Muhammadiyah satu persatu hilang dari peredaran, Suara Muhammadiyah tetap bisa bertahan. Terus mengabdikan dirinya untuk kepentingan warga Muhammadiyah, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan bangsa, negara dan umat manusia. Strategi mencerahkan harapan dan menjernihkan pikiran yang ditempuh Suara Muhammadiyah terbukti efektif untuk membuka ruang dialog keilmuan, dialog nilai, dialog kesadaran yang sangat berharga bagi semua. Ini yang menjadi semacam rahasia keberhasilan Suara Muhammadiyah mempertahankan diri, dan pelan-pelan mengembangkan diri. Suara Muhamamdiyah sampai hari ini tetap terus terbit tiap setengah bulan sekali, dengan oplag 25.000 sampai 30.000 eksemplar tiap terbit. Sebagai bagian dari Muhamadiyah yang besar, pada usia yang ke-99 tahun ini, Suara Muhamamdiyah, siap memasuki era industri media massa. Tentu yang dimaksud di sini adalah industry media massa berbasis nilai-nilai keislaman sebagaimana dipahami oleh warga Muhammadiyah.

Basis nilai inilah yang kemudian selalu dikembangkan menjadi energi solutif. Ini bermanfaat ketika Suara Muhammadiyah nantinya harus berjuang untuk mengatasi masalah internal dan eksternal.• (tof)

http://suara-muhammadiyah.com/2014/106-sm-no-01-2014.html


Wednesday, January 1, 2014

Muhammadiyah di Amerika Serikat

Suara Muhammadiyah, 01/99/ 1-15 Januari 2014, hal. 36-37.

 Oleh Ahmad Najib Burhani*

Kritik yang sering dilontarkan oleh pengamat asing, seperti Martin van Bruinessen, terhadap Islam di Indonesia adalah kurangnya rasa percaya diri dan lemahnya daya ekspansif ke luar negeri. Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama), misalnya, meski telah lahir di awal abad ke-20, namun organisasi ini masih terbatas lingkup kegiatan dan keanggotaannya di Indonesia, hampir bisa dikatakan tak memiliki pengikut orang asing di luar negeri. Ini berbeda, misalnya, dari organisasi-organisasi Islam yang lahir di negara Islam lain seperti Ikhwanul Muslimin (Mesir), Jamaah Tabligh (Pakistan), Ghulen movement (Turki), dan Hizbut Tahrir (Palestina). Meski organisasi-organisasi itu lebih muda dari Muhammadiyah dan NU, namun mereka telah berkembang pesat di berbagai negara. Mereka telah mampu mengekspor gagasan dan pemahaman keagamaannya hampir ke setiap sudut dunia tanpa bantuan pemerintah.

Salah satu sebab mengapa Islam Indonesia kurang ekspansif adalah kurangnya rasa percaya diri. Kalau dilihat daftar tokoh Islam dari Indonesia paska kemerdekaan, hanya sedikit yang memiliki pengaruh besar di tingkat internasional. Barangkali yang cukup mencolok hanya Mohamad Natsir dengan peran pentingnya, diantaranya, dapat dilihat di Rabitah ‘Alam Islami. Selain Natsir, kalaulah ada, agak sulit mencari tokoh Islam dari Indonesia yang sekaliber dia di kancah dunia.

Tiadanya tokoh Islam dari Indonesia di tingkat internasional dan minimnya pengaruh Islam Indonesia dalam pergaulan global inilah diantaranya yang menyebabkan umat Islam dari Indonesia sering dianggap sebelah mata, atau paling tidak hanya dianggap saudara lebih muda, oleh umat Islam dari negara lain. Ketika kita bertemu dengan umat Islam dari negara lain di sebuah masjid di Inggris atau Amerika Serikat, misalnya, mereka sering memandang kita lebih rendah keislamannya. Bahkan kadang mereka menganggap pengetahuan keislaman kita lebih rendah dari orang awam yang berasal dari satu negara Arab atau dari Pakistan. Indonesia hanya dibanggakan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, tak lebih dari itu.

Fenomena di atas itulah yang menyebabkan ilmuwan asing sering menyebut umat Islam Indonesia itu mengalami minority complex di hadapan umat Islam negara lain. Atau, kita ini mayoritas secara angka, namun mental kita adalah mental minoritas. Padahal pada tahun 1970-an yang lalu Fazlur Rahman, tokoh neo-modernis Muslim dari Pakistan/ Amerika Serikat, sering menyebut Indonesia, bersama dengan Turki, sebagai tempat masa depan peradaban Islam. Melihat perkembangan saat ini, sepertinya harapan itu masih jauh terwujud.

Kondisi umat Islam Indonesia saat ini di tingkat global tentu agak mengherankan jika mengingat pencapaian pada tahun 1950-an dan tahun 1960-an. Selain ada tokoh Mohamad Natsir, dulu negara-negara Islam membanggakan peran Sukarno. Sukarno tidak hanya dipuji di dunia Islam, tapi juga di kancah dunia secara umum, terutama pada perannya dalam gerakan non-blok. Dengan bangga orang dari negara lain memakai nama Sukarno untuk nama jalan dan masjid. Apakah kita memiliki nama lain dari Indonesia yang begitu berpengaruh di dunia seperti Sukarno dan Natsir setelah 1945? Sepertinya belum ada.

Lemahnya rasa percaya diri umat Islam Indonesia dan kurangnya semangat ekspansi ke luar negeri inilah diantaranya yang melatarbelakangi pendirian beberapa PCIM (Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah) sejak tahun 2005. Saat ini ada beberapa PCIM yang cukup aktif, diantaranya adalah PCIM Mesir, PCIM Malaysia, PCIM Rusia, dan PCIM Jepang. Penulis secara langsung terlibat dalam pembentukan dan menjadi pengurus awal di dua PCIM, yaitu PCIM Inggris Raya dan PCIM Amerika Serikat. Namun demikian, sepanjang pengetahuan penulis, hingga saat ini belum banyak aktivitas yang dilakukan oleh dua PCIM itu. Diantaranya untuk menghidupkan kembali PCIM Amerika Serikat itulah pada awal bulan Ramadan ini diselenggarakan semisal muktamar kecil melalui telekonferensi untuk membentuk kepengurusan baru dan membicarakan program PCIM Amerika Serikat.

“Muktamar online” itu diantaranya dihadiri oleh Ahmad Syamil, profesor di Arkansas State University; Muhamad Ali, profesor di University of California, Riverside; dan Halbana Tarmizi, profesor di Bemidji State University. Pertemuan online ini akhirnya memilih Muhammad Ali sebagai ketua tim formatur yang pada akhir Ramadan ini harus selesai membentuk kepengurusan PCIM Amerika Serikat yang baru.

PCIM Amerika Serikat ini agak unik dibandingkan dengan PCIM dari negara lain. Jika di negara lain mayoritas anggotanya adalah pelajar, di Amerika Serikat, seperti terlihat dari peserta muktamar online di atas, banyak anggotanya yang merupakan profesor di berbagai perguruan tinggi di Amerika. Banyak juga yang merupakan tokoh senior dan penduduk Amerika serikat seperti Imam Shamsi Ali, imam masjid Jamaica di New York; Abdul Nur Adnan, 40 tahun bekerja di VOA (Voice of America); Dutamardin Umar, tokoh masyarakat Indonesia di Virginia; Firdaus Kadir, tokoh masyarakat Indonesia di Maryland; dan lain-lain. Sementara yang pelajar diantaranya adalah Rahmawi Husen (Texas/ Yogyakarta), Dani Muhtada (Illinois), Tuti Alawiyah (Texas), Sri Rejeki Murtiningsing (Oklahoma), dan Ahmad Najib Burhani (California). Pendeknya, anggota PCIM Amerika Serikat terdiri dari tiga komponen utama: professor, pelajar, dan penduduk tetap Amerika dari Indonesia.

Berangkat dari beragamnya latar belakang anggota PCIM Amerika Serikat itulah maka beberapa agenda yang dirancang juga sangat mencerminkan latar belakang itu. Diantara program yang dirancang adalah memperkenalkan Islam Indonesia, terutama Muhammadiyah, ke kalangan akademisi di Amerika Serikat seperti melalui AAR (American Academy of Religion) dan MESA (Middle East Studies Association). Kegiatan lain yang dirancang adalah membantu orang-orang Muhammadiyah yang berkunjung atau belajar ke Amerika. Dan terakhir adalah transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari Amerika ke Indonesia.
-oo0oo-


*Doktor dari Univ. California, Santa Barbara dan salah satu pendiri PCIM Amerika Serikat.

Download edisi cetak Suara Muhammadiyah